HEADLINE KOTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menekankan pentingnya keterpaduan layanan digital pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada tanggal 09 Januari 2024.
Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya kebutuhan, melainkan suatu keharusan.
Momentum Reformasi Birokrasi Digital
Presiden Jokowi memberikan pengingat bahwa masih terdapat waktu sembilan bulan untuk memanfaatkan momentum ini guna mereformasi birokrasi yang terkait dengan digitalisasi.
Transformasi digital harus menjadi fokus utama, dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus menjadi suatu tindakan nyata.
Penyederhanaan Layanan Berbasis Digital
Dalam upaya mencapai keterpaduan, Presiden memerintahkan jajaran pemerintah untuk melakukan penyederhanaan layanan berbasis digital.
Ribuan platform yang ada di berbagai kementerian dan lembaga harus disederhanakan, tanpa adanya pemboran baru yang hanya berorientasi pada proyek tertentu.
Hal ini bertujuan agar layanan digital pemerintah menjadi lebih sederhana dan efektif.
Peran Menpan RB dalam Implementasi SPBE
Presiden menyoroti pentingnya peran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Presiden meminta agar semua portal digital kementerian dikonsolidasikan menjadi satu portal nasional.
Keamanan digital juga menjadi fokus, dengan perintah untuk memperkuat aspek keamanan dalam pelayanan digital.
Dukungan dari Menteri BUMN dan Mendagri
Tidak hanya Menpan RB, Presiden juga mengajak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung percepatan transformasi melalui Perum Peruri sebagai govtech nasional.
Demikian pula, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) diminta untuk mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID. Semua ini harus terlaksana paling lambat dalam enam bulan.
Transformasi Kebijakan Government Cloud
Presiden menyoroti kebijakan government cloud sebagai langkah krusial dalam mempercepat peningkatan pelayanan digital pemerintah.
Menkominfo diminta untuk segera melakukan transformasi kebijakan government cloud, dan semua langkah ini akan dikoordinir oleh Menko Marinves.
Dalam konteks transformasi digital pemerintah, keterpaduan layanan digital menjadi kunci utama. Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas untuk menyatukan upaya dalam menyederhanakan, mengamankan, dan mempercepat implementasi berbagai inisiatif digital.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai kualitas layanan digital pemerintah yang optimal, sesuai dengan arahan Presiden.
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan layanan digital pemerintah Indonesia dapat melampaui harapan, mencapai keterpaduan optimal, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.***
Tags: Jokowi, layanan digital, Reformasi Birokrasi Digital, Sidang Kabinet Paripurna
Baca Juga
-
8 November 2024
Kabupaten Bogor Siapkan Diri Jadi Tuan Rumah PESODA Jawa Barat 2025, Event Perdana Olahraga Disabilitas
-
7 Mei 2024
KPK Resmi Tahan Bupati Sidoarjo Dalam Kasus Potongan Insentif ASN
-
13 Juni 2024
Menikmati Keindahan dan Kenyamanan di BREE Coffee & Kitchen, Bogor, Lokasi Mudah Dijangkau di Kaki Gunung Salak
-
11 Juni 2024
Tayuh Balak Pekon Langgakh: Melestarikan Adat dan Tradisi di Tengah Modernisasi
-
16 Januari 2024
Unggul di Pasaran, OPPO A98 5G Ponsel Flagship dengan Performa Tertinggi
-
29 Januari 2024
Peran AI dalam Masa Depan Pekerjaan: Perspektif Dirut BRI
Rekomendasi lainnya
-
5 Mei 2024
Jadwal Pemberangkatan Jemaah Haji 2024: Gelombang Pertama Mulai 12 Mei, 22 Kloter Siap Berangkat
-
30 Juni 2024
Ketua DPRD Bogor Rudy Susmanto Dukung Pembentukan Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas
-
5 Juni 2024
Resmi Jadi WNI! Ini Dia Kejutan Besar dari Calvin Verdonk untuk Timnas Indonesia
-
16 Januari 2024
Drama Korea ‘Marry My Husband’ Episode 6 dan Spoiler Pekan Ini
-
10 Mei 2024
Nokia Lumia Max 2023: Ponsel Super Dengan Spesifikasi Terdepan
-
4 Juni 2024
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bogor Gelar Rapat Paripurna Istimewa HJB ke-542